Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap Implementasi Perhitungan Upah Lembur (Studi PT Wahana Ottomitra Multiartha)

Abstract

Upah lembur adalah gaji yang dibayarkan pada saat pekerja bekerja melebihi waktu kerja. Penerapan upah lembur bagi karyawan pada lembaga pembiayaan leasing masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksesuaian antara nominal dari hasil perhitungan lembur. Hal ini menimbulkan pertentangan antara buruh dan perusahaan dikarenakan perbedaan nominal upah lembur dan jam kerja yang diperoleh karyawan. Kemudian kesalahan seperti salah hitung nominal upah lembur yang diberikan kepada karyawan dan ketidakterbukaan perusahaan mengenai perhitungan upah lembur karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan upah lembur berdasarkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021 dan menganalisis perhitungan lembur menurut hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Populasi penelitian yaitu sebanyak 20 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi perhitungan upah lembur karyawan yang dibayarkan tidak sesuai dengan jam kerja lembur karyawan. Karyawan hanya dibayarkan upahnya apabila karyawan bekerja sudah melebihi 3 jam dahulu. Apabila waktu kerja kurang dari 3 jam, maka upah lembur karyawan tidak dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2021.